Zero growth atau rekrutmen hanya untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun, meninggal dunia, dipecat atau berhenti dengan tidak menambah jumlah pegawai secara keseluruhan.
2. Kebijakan institusional:
Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebh dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.
Sedangkan zero growth, diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40 – 50 persen dari APBD (kab/kota), dan 25 – 30 persn (provinsi).
Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun (growth), hanya diperbolehkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (Kab/kota), dan untuk provinsi yang rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen. Instansi yang tidak memiliki tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kekurangan pegawai serta prioritas jabatan.
Agenda dan Kegiatan Penerimaan CPNS 2013
- Pendataan dan penyerahan usulan formasi: sejak Juni 2012.
- Pembentukan panitia penerimaan CPNS 2013 di tiap-tiap institusi atau BKD: April - Mei 2013
- Penyusunan soal ujian: mulai Mei 2013
- Pendaftaran CPNS 2013 dan seleksi berkas: Juni - Juli 2013.
- Pencetakan naskah soal: mulai Agustus 2013.
- Pelaksanaan ujian dan tes CPNS: Agustus - Oktober 2013.
- Pengumuman peserta yang lulus menjadi CPNS tahun 2013 melalui website: November - Desember 2013.
- Penyerahan SK CPNS: Januari 2013.
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
secara resmi mengumumkan bahwa tahun 2013 ini TIDAK ADA penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam formasi umum. Namun yang berjalan saat ini hanya mengakomodir TENAGA HONOR daerah Kategori 1 dan 2 yang sedang dalam masa proses.
Keputusan tersebut mengacu surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB)—seperti yang dirilis melalui website resmi Kemen PAN-RB, pada 20 Juli 2013 lalu.
Dalam rilis tersebut menyebutkan, sebanyak 29 Kementerian dan 36 Lembaga akan melakukan seleksi CPNS tahun ini dengan formasi sebanyak 20 ribu. Sedangkan Pemerintah Daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS dengan jumlah total 40 ribu orang dari jalur umum terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi dan 193 Kabupaten/Kota. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara yang mendapat jatah formasi CPNS, karena kedua Kabupaten tersebut relatif baru terbentuk.
“Salah satu penyebab keterbatasan formasi CPNS tahun ini berkaitan dengan kebijakan moratorium tahun 2012 lalu. Kendati memang moratorium dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2012, namun pendanaan yang harusnya diperuntukkan bagi CPNS tahun 2013 masih dalam perancangan dan lebih diutamakan bagi penuntasan tenaga honorer K2.” Demikian dijelaskan dalam website Kemen PAN-RB itu.
Moratorium tersebut merupakan hasil keputusan bersama tiga menteri yakni Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
Selain masalah anggaran, faktor penyebab lain adalah belum adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan, rencana pendistribusian pegawai serta belum tesedianya rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang akan datang.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang saat ini dilakukan pemerintah daerah adalah berusaha menyeimbangkan anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja tidak langsung, serta mendata secara real berapa kebutuhan pegawai yang diperlukan.
“Proses penuntasan tenaga honor, baik K1 maupun K2, akan berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Jika ada pihak yang menyatakan dapat mempercepat pengangkatan dengan membayar sejumlah uang, maka pernyataan tersebut adalah penipuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Plt Sekda Bima H Abdul Wahab, saat safari Ramadhan di disejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bima, baru-baru ini.
Bahwa jatah formasi umum dimaksud tidak ada mengingat jumlah K2 sudah terlalu banyak. “Tetapi bagi yang ingin mengikuti formasi umum di daerah lain, silakan saja. Sebab, Pemerintah Pusat telah mengganti Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (CPNSN),” ujar Wahab.
Rencana pelaksanaan tes penerimaan Pegawai tersebut dilaksanakan Oktober dan Nopember 2013. Sedangkan bagi yang berstatus Honorer Kategori II (K2), berhak mengikuti tes penerimaan pada minggu ke empat September 2013 mendatang.
Dijelaskan pula, penjaringan pegawai beberapa bulan kedepan, Pemerintah Pusat akan menggunakan sistem computer dan pengisian LJK. Bagi Daerah yang jumlah pesertanya ratusan orang akan menggunakan sistem computer sedangkan daerah yang jumlah pesertanya diatas ribuan, tetap menggunakan pengisian LJK
Kab Bima tidak akan membuka penerimaan CPNS di tahun 2013 ini. Hilangnya jatah tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bima karena disebabkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai Boros. Terbukti, untuk belanja pegawai saja, jauh melebihi pos belanja publik.
Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin M. Nur, saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Bima, mengakuinya. Kendati demikian, ia membantah jika hanya terjadi di Kabupaten Bima, tetapi juga berlaku di beberapa daerah lain di NTB. “Yang hanya menerima jatah CPNS di NTB hanya Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat,” sebutnya, Selasa (31/7).
Kata dia, berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat, daerah yang menggelontorkan APBD lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai dan kurang dalam pos belanja publiknya maka tidak akan mendapatkan jatah formasi CPNSD umum. “Jika melihat postur APBD Kabupaten Bima tahun 2013, belanja pegawainya memang lebih tinggi dari belanja publik. Kisarannya 60 persen untuk belanja pegawai dan 40 persen belanja publik,” tuturnya.
Ditanya kerugian daerah terhadap kebijakan tersebut? Menurut Wabub, tidak ada yang dirugikan, meski Pemkab Bima tidak mendapatkan jatah CPNS. Apalagi tidak adanya jatah CPNSD, bukan berarti pos anggaran pemerintah berkurang setiap tahun.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pertimbangan Pemerintah Pusat juga yakni, keberadaan 4247 tenaga honorer Kategori dua (K2). Karena sudah banyak menyerap belanja pegawai pada APBD. Sedangkan di daerah lain yang K2 hanya 500 orang , masih dipertimbangkan mendapatkan jatah CPNSD
Link terkait
1. Rekrutmen CPNS 2013 Dipastikan September
2. CPNS Honorer Bisa Ikut Tes 2 Kali
3. Awas, Ada Penipu Ngaku Bisa Urus Formasi CPNS 2013
4. Dalam ASN Ada Dua Model PNS – Kontrak Seumur Hidup dan Jangka Waktu…
5. Kab Bungo Masih Menunggu Formasi CPNS dari Pusat
6. Kabupaten Nunukan Mengusulkan 1.157 Formasi CPNS
7. Lowongan CPNS 2013 – Khusus Seleksi Honorer Kategori 2, Formasi Guru Tidak
8. Info CPNS Pemprovsu 2013 – 2014
9. Formasi CPNS 2013 Dipastikan 60.000
10. Batas Akhir Pengajuan Honorer K2 Pekan Depan